![]() |
| pemadaman listrik di aceh |
BANDA ACEH - Pertemuan antara pihak Pertamina dengan PLN di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (13/8), akhirnya membuahkan kesepakatan. Maka sejak hari itu, pasokan sun powered ke PLN kembali lancar, setelah sebelumnya dikurangi sebanyak 50 persen dari kebutuhan ordinary.
Meski demikian, suplai arus listrik ternyata tidak serta merta ikut ordinary. Pemadaman bergilir di kawasan Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar sampai Kamis sore kemarin masih tetap saja berlangsung.
"Tidak ada lagi pembatasan penjualan sunlight based dari Pertamina kepada PLN, setelah kedua belah pihak menyepakati harga baru pembelian sun oriented. Pertamina tidak menyalurkan sunlight based secara penuh sejak 10-13 Agustus 2014," kata Marketing Branch Manager Pertamina Aceh, Aribawa, saat menerima kunjungan Pimpinan DPRA, Sulaiman Abda, Kamis (14/8).
Pelaksana tugas Kepala Depo Pertamina Krueng Raya Aceh Besar, Asma Jaya, juga menyampaikan hal yang sama. Sejak adanya kesepakatan antara Pertamina dengan PLN, pasokan sunlight based ke pembangkit listrik di Banda Aceh, Aceh Besar, dan Pidie, sudah berjalan typical seperti biasa.
"Bahkan permintaannya meningkat cukup tinggi. PLTD Luengbata meminta 210 KL (Kilo Liter), sebelumnya antara 80 hingga 100 KL. Begitu juga PLN Gardu Induk Lambaro meminta 190 KL, PLN Tijue di Pidie 48 KL dan PLN Pulo Pisang 24 KL," sebut Asma Jaya.
Sementara itu, Deputi Menager Pembangkit PLN Aceh, Samsul, menjelaskan, butuh waktu untuk memulihkan kembali suplai arus listrik ke rumah-rumah penduduk, sebab pembangkit yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar hanya memunuhi sebagian dari kebutuhan listrik di Banda Aceh.
"Beban puncak di Banda Aceh mencapai 81-82 MW (Mega Watt). Dari kebutuhan itu, sebanyak 57 MW disuplai dari pembangkit listrik yang ada di Luengbata dan Lambaro, sedangkan selebihnya (25 MW) disuplai dari jaringan tegangan tinggi 150 KVA dari Sumut," ucap Samsul.
Informasi yang dia terima, sampai sore kemarin pasokan arus listrik dari sejumlah pembangkit di Sumatera Utara belum ordinary, bahkan pemadaman bergilir masih terus berlanjut.
Lebih lanjut dikatakannya, Aceh belum mandiri soal daya listrik. Kebutuhannya daya listrik di 23 kabupaten/kota saat ini antara 333-360 MW. Dari kebutuhan itu, arus listrik yang dihasilkan dari pembangkit di Aceh baru sebesar 125 MW.
"Jadi kalau di sana (Sumut) ada pembangkit listrik yang mengalami gangguan atau tidak beroperasi ordinary, otomatis suplai arus listrik ke Aceh akan berkurang. Dampaknya pasti akan ada pemadaman bergilir," demikian terang Samsul.
Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda, mengatakan, PLN perlu mencari solusi jangka pendek dan menengah untuk mengatasi krisris daya listrik di Aceh. Misalnya mempercepat penyelesaian pembangunan proyek PLTA Peusangan yang akan menghasilkan daya listrik 2 x 40 MW.
"Juga memaksimalkan operasional PLTU Nagan Raya (kapasitas 2 x 110 MW). Informasi yang kami terima, satu unit lagi belum beroperasi karena uji tes operasinya belum berjalan 100 persen dan masih perlu ada perbaikan. Perbaikannya perlu segera dipercepat," kata Sulaiman Abda.
Solusi lain lanjutnya, adalah dengan melakukan kerja sama dengan sejumlah perusahaan besar yang kelebihan daya listrik, seperti PT KKA yang kabarnya telah memasok sebesar 9 MW. "Dengan PT Lafarge saya dengar belum, padahal perusahaan ini kelebihan daya 10 MW. Saya harap pihak Lafarge tidak terlalu mahal menjual arus itu ke PLN," timpal Sulaiman Abda.
sumber : serambinews.com
editor : abyb

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih Atas Komentar Anda