 |
| Mahasiswa Aceh Desak Jokowi Tuntasakan UUPA |
Sekelompok mahasiswa aceh menggelar aksi demo di halaman Gedung DPRA. Mereka mendesak Pemerintah Jokowi-JK menuntaskan turunan UUPA yang belum selesai pada masa Presiden SBY. Mahasiswa memberi waktu sampai dengan 1 Februari 2015.
Massa yang bergerak dari Lapangan Tugu Darussalam memakai ikat kepala dan lengan dengan kain hitam sebagai simbol berduka karena turunan UUPA belum terealisasi. Massa yang dikawal ketat oleh polisi dan Satpol PP turut membentang spanduk yang tertulis "UUPA Harga Mati, s/d 1 Februari 2015."
"Ketika tak merealisasikan turunan UUPA, kami menilai Pemerintah Pusat munafik. Banyak harapan dan keistimewaan yang didapat Aceh, tapi belum semuanya dipenuhi oleh Pusat," kata Koordinator Aksi, Delky Nofrizal dalam orasinya. Disebutkan, turunan UUPA yang belum selesai seperti PP Pengelolaan Migas, PP Kewenangan Aceh yang bersifat nasional, dan Peraturan Presiden (Perpres) Pertanahan.
Sementara Ketua FPMPA, Mufied Alkamal mengatakan, selama ini Aceh hanya bergantung dari dana otsus. Sementara pendapatan dari daerah tidak bisa menompang kehidupan dan perekonomian rakyat. "Kalau kita terus menerus berharap pada Otsus, setelah 2028 Aceh akan kolaps. Padahal, dengan pembagian dana migas 70:30, kita akan sejahtera," katanya.
Massa memberi batas waktu kepada Pusat untuk menuntaskan 3 poin turunan UUPA sampai dengan 1 Februari 2015. Jika tidak, sambungnya, FPMPA akan melakukan konsolidasi dan mengajak seluruh elemen di Aceh, khususnya mahasiswa dan pemuda untuk meminta pilihan.
"Kita juga meminta pertanggung jawaban anggota DPR dan DPD RI asal Aceh yang tergabung dalam Forum Bersama (Forbes)," ungkapya.
Dalam aksi kemarin, sempat terjadi dorong mendorong antara massa FPMPA dengan Satpol PP. Bahkan, seorang pendemo terlibat adu mulut dengan pihak keamanan. Namun, kejadian itu cepat dilerai oleh pendemo lain.
Sementara anggota DPRA, Muhammad Amru mengapresiasi tuntutan massa FPMPA. Menurutnya, DPRA juga terus berjuang agar turunan UUPA terealisasi dan dapat mensejahterakan rakyat. "Mari sama-sama kita berjuang dengan dan tidak bertentangan dengan hukum," kata politisi Partai Aceh itu saat menjumpai massa di teras gedung dewan.
Namun, lanjutnya, saat ini anggota DPRA belum bisa memperjuangkan tuntutan pendemo, karena belum dibentuk alat kelengkapan dewan. Tapi, dia berjanji akan terus memperjuangkan harapan masyarakat setelah alat kelengkapan dewan terbentuk nanti. "Semua turunan UUPA akan kita perjuangkan. Kami tidak berguna di sini jika tidak bisa memperjuangkan aspirasi rakyat," tutupnya.
Sumber : aceh.tribunnews.com
Editor : abyb
Baca juga Berita lainnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih Atas Komentar Anda